TUGAS ONLINE 2 SIRS

Pada undang-undang no 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE, pada bab IV telah dimuat 2 pasal (pasal 13,pasal 14) tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan 2 pasal (pasal 15,pasal 16) tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal-pasal tersebut memiliki kandungan atau isi masing-masing.

            Pada pasal 13 berisikan penyelenggara sertifikasi elektronik baik di Indonesia maupun luar Indonesia (asing) yang memiliki 5 ayat, yaitu :

(1)   Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik.

(2)   Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemilik tanda tangan elektronik yang bersangkutan.

(3)   Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

a.      Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia

b.      Penyelenggara sertifikasi elektronik asing

(4)   Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5)   Penyelenggara Sertifikasi Elektornik Asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

Pasal 14 UU ITE ini memiliki 2 ayat yang memuat tentang ketentuan penyediaan informasi bagi pengguna jasa sertifikasi elektronik, berikut isi dari pasal tersebut :

(1)   Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

a.      Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.

b.      Hal-hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik.

c.       Hal-hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 15 memuat tentang ketentuan penyelenggara sistem elektronik, yang meliputi 3 ayat sebagai berikut :

(1)   Setiap Penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan Sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem elektronik sebagaimana mestinya.

(2)   Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya.

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa (force majeure) atau kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 16 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki 2 ayat yang berisi syarat penyelenggara sistem elektronik, berikut isi dari pasal tersebut :

(1)   Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem eletronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratam minimum sebagai berikut :

a.      Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.      Dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

c.       Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d.      Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

e.      Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara¬an sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Badan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa badan hukum privat (swasta) atau pemerintah. Badan hukum tersebut nantinya akan bertindak sebagai Certification Authority (“CA”) yang secara teknis berada di bawah induk (Root) CA yang saat ini business process-nya sedang disiapkan oleh pemerintah.

Fungsi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik itu sendiri adalah untuk menjamin keamananan penyelenggaraan sistem elektronik. Contoh konkretnya adalah penyelenggaraan sistem elektronik layanan perbankan dijamin aman oleh penyelenggara sertifikasi elektronik apabila telah mendapatkan sertifikat elektronik. Lembaga-lembaga non-perbankan seperti penerbangan, telekomunikasi, teknologi informasi, pasar modal dan lain-lain juga dapat menggunakan sertifikat elektronik untuk memastikan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik mereka.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik nantinya lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“RPP PSTE”) yang merupakan turunan dari UU ITE. Dalam RPP PSTE tersebut hal yang berkaitan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 61. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

TUGAS OL 1 SIRS

STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)

BAB IV UU NO 11 TAHUN 2008

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Kelompok 11

Fatmah Talha             (2014-31-114)

Januardi Akbar (2014-31-228)

Wafi                              (2014-31-331)

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

KESEHATAN MASYARAKAT

JAKARTA

2016

Pada undang-undang no 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE, pada bab IV telah dimuat 2 pasal (pasal 13,pasal 14) tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan 2 pasal (pasal 15,pasal 16) tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal-pasal tersebut memiliki kandungan atau isi masing-masing.

            Pada pasal 13 berisikan penyelenggara sertifikasi elektronik baik di Indonesia maupun luar Indonesia (asing) yang memiliki 5 ayat, yaitu :

(1)   Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik.

(2)   Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemilik tanda tangan elektronik yang bersangkutan.

(3)   Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

a.      Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia

b.      Penyelenggara sertifikasi elektronik asing

(4)   Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5)   Penyelenggara Sertifikasi Elektornik Asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

Pasal 14 UU ITE ini memiliki 2 ayat yang memuat tentang ketentuan penyediaan informasi bagi pengguna jasa sertifikasi elektronik, berikut isi dari pasal tersebut :

(1)   Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

a.      Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.

b.      Hal-hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik.

c.       Hal-hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 15 memuat tentang ketentuan penyelenggara sistem elektronik, yang meliputi 3 ayat sebagai berikut :

(1)   Setiap Penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan Sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem elektronik sebagaimana mestinya.

(2)   Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya.

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa (force majeure) atau kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 16 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki 2 ayat yang berisi syarat penyelenggara sistem elektronik, berikut isi dari pasal tersebut :

(1)   Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem eletronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratam minimum sebagai berikut :

a.      Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.      Dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

c.       Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d.      Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

e.      Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara¬an sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Badan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa badan hukum privat (swasta) atau pemerintah. Badan hukum tersebut nantinya akan bertindak sebagai Certification Authority (“CA”) yang secara teknis berada di bawah induk (Root) CA yang saat ini business process-nya sedang disiapkan oleh pemerintah.

Fungsi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik itu sendiri adalah untuk menjamin keamananan penyelenggaraan sistem elektronik. Contoh konkretnya adalah penyelenggaraan sistem elektronik layanan perbankan dijamin aman oleh penyelenggara sertifikasi elektronik apabila telah mendapatkan sertifikat elektronik. Lembaga-lembaga non-perbankan seperti penerbangan, telekomunikasi, teknologi informasi, pasar modal dan lain-lain juga dapat menggunakan sertifikat elektronik untuk memastikan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik mereka.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik nantinya lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“RPP PSTE”) yang merupakan turunan dari UU ITE. Dalam RPP PSTE tersebut hal yang berkaitan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 61. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

NAMA : WAFIQOTUL UMMAH

NIM : 2014-31-331

Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

Salah satu instansi yang memasarkan jasa kepada konsumen adalah instansi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menimbulkan persaingan antar penyedia pelayanan kesehatan termasuk diantaranya adalah rumah sakit. Dengan adanya persaingan antar rumah sakit yang semakin tinggi disertai dengan banyaknya pembangunan rumah sakit baru maka rumah sakit perlu terus mengembangkan diri dengan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan memberi kepuasan terhadap konsumen. Salah satunya adalah pelayanan administrasi.

A.      Fungsi Administrasi Kesehatan

Fungsi administrasi ada banyak pembagiannya, tetapi dimakalah ini yang

       diambil adalah pendapat Azrul Azwar dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan”. Dia mengatakan bahwa fungsi administrasi dibedakan atas 4 macam, yakni :

a.       Perencanaan termasuk perencanaan pembiayaan.

b.      Pengorganisasian, yang di dalamnya termasuk penyusunan staff.

c.       Pelaksanaan, yang di dalamnya termasuk pengerahan dan pengkoordinasian.

d.      Penilaian, yakni dalam rangka melihat apakah rencana yang telah disusun dapatdicapai atau tidak.

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT JALAN

1    PERSYARATAN    :    Pasien Umum     :    Kartu Berobat (bila belum punya menyertakan kartu identitas dan
                                                                mengisi  formulir data pasien baru).
                                   Pasien BPJS        : 
                                                                1.    Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK :
                                                                       Asli surat rujukan, asli kartu berobat, asli kartu asuransi & Surat
                                                                       Egibilitas Pasien/SEP  (yang diterbitkan oleh RS).
                                                                2.    Untuk Pasien JAMKESMAS :
                                                                       Asli surat rujukan, asli kartu berobat, asli kartu jamkesmas, asli kartu
                                                                       identitas & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).

                                   Pasien Jamkesda  : 
                                                               -    Kartu berobat (bila ada)
                                                               -    Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas,
                                                                    Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5)

                                  Pasien Klinik VCT (Voluntary Conseling and Testing ) :
                                  Pendaftaran hanya melalui sms ke nomor 081227450700

2    PROSEDUR    :    1.    Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan mengambil
                                     nomor antrian pendaftaran.
                              2.    Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian pendaftaran.
                              3.    Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses :
                                    a.    Pembuatan nomor antrian poliklinik.
                                    b.    Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien  (khusus pasien BPJS).
                              4.   Pasien menuju :
                                    a.    Klinik yang dituju :
                                          -    Pasien diperiksa oleh dokter.
                                          -    Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan
                                               untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi,
                                               dan lain-lain).
                                          -    Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa.
                                   b.    Pemeriksaan penunjang :
                                          -    Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus
                                               melalui klinik RSUD Muntilan adalah pasien rujukan atau atas
                                               permintaan sendiri (pasien umum)
                                          -    Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Muntilan untuk
                                               dibacakan hasilnya (untuk pasien umum & BPJS)
                                          -    Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga
                                               dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk
                                               ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum.
                              5.    Jika pasien mendapatkan resep dari dokter maka pasien menuju apotek,
                                     tetapi jika pasien tidak mendapat resep dari dokter maka pasien :
                                     a.    Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS).
                                     b.    Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi
                                            (Pasien Umum).
                             6.    Setelah dari apotek dan medapatkan obat maka pasien :
                                   a.    Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS).
                                   b.    Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang
                                          lebih tinggi (Pasien Umum).

Sistem pendaftaran pasien ini dapat dibedakan menjadi pendaftaran pasien baru dan pasien lama.
1. Pasien Baru
Pendaftaran pasien baru akan dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran pasien baru untuk mendapatkan data sosial pasien yang akan dimasukkan dalam komputer. Setiap pasien baru akan memperoleh nomor pasien, kemudian pasien akan diberi kartu berobat yang harus dibawa setiap kali pasien tersebut datang kembali untuk berobat kerumah sakit.

2. Pasien Lama
Sedangkan untuk pendaftaran pasien lama, dilakukan dengan mencari berkas rekam medis pasien sesuai dengan Nomor RM yang tercantum dalam kartu berobat.
Sistem Pendaftaran Pasien
Menurut DEPKES, 1997 sistem pendaftaran merupakan pelayanan pertama kali yang diterima pasien saat tiba di rumah sakit. Disinilah pasien mendapatkan kesan baik ataupun sebaliknya. Tata cara melayani pasien dapat dinilai baik bilamana dilaksanakan petugas dengan sikap yang ramah, sopan, tertib, dan penuh yanggung jawab.

a. Sub Sistem TPP Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (Feste, 1989).
Berdasarkan DEPKES, 1997 sistem penerimaan pasien baru rawat jalan yaitu :
1. Pasien mengisi formulir pendaftaran pasien baru
2. Data pada formulir pendaftaran pasien baru diinput pada komputer
3. Mencetak ringkasan riwayat klinik
4. Mencetak kartu pasien
5. Mencetak kuitansi pembayaran
6. Mencetak nomor urut poli
7. Mencetak kartu index utama pasien
8. Melaksanakan pendaftaran pasien baru di TPP Rawat Jalan
9. Ringkasan riwayat klinik dikirim ke poliklinik tujuan
Sistem penerimaan pasien lama rawat jalan :
1. Melaksanakan transaksi pendaftaran pasien lama dengan mengentry nomor pasien
2. Membuat tracer
3. Mencetak nomor urut poliklinik
4. Mencetak kuitansi pembayaran
5. Mengarahkan pasien sesuai tujuan poliklinik
6. Melaksanakan pendafataran pasien di tempat pasien lama di TPP II
b. Sub SistemTPP Rawat Inap
Bersumber dari DEPKES, 1997 Penerimaan Pasien Rawat Inap berfungsi menerima pasien untuk dirawat di rumah sakit. Pada bab V menerangkan tentang :
Prosedur Pasien Rawat Inap :
1. Formulir pendaftaran pasien baru diisi oleh pasien atau keluarganya.
2. Data sosial pada formulir pendaftaran (pasien baru) dan data sosial pada rekam pasien lama, dientry pada komputer
3. Mencetak nomor urut poliklinik
4. Mencetak kuitansi pembayaran
5. Mengarahkan pasien sesuai tujuan poliklinik
6. Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan di tempat pendaftaran pasien lama di TPP II
c. Sub Sistem TPP Rawat Darurat
Menurut Azwar, 1996 pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera atau pertolongan segera dan mendadak untuk menyelamatkan kehidupannya.
Berdasarkan Prosedur Tetap RSUD Sleman Penerimaan Pasien Gawat Darurat yaitu :
1. Pasien mendaftar di TPP IGD yang menyatu dengan TPP Rawat Inap. Jika pasien dalam keadaan darurat pasien bisa langsung masuk IGD baru kemudian keluarga/pengantar mendaftarkan di TPP.
2. Untuk Pasien Baru :
a. Pasien, keluarga atau pengantar mendaftar di loket penerimaan dengan menunjukkan kartu identitas pasien (KTP, SIM, dll).
b. Pasien diberikan nomor rekam medis dan dibuatkan kartu berobat yang akan digunakan setiap kali berkunjung.
c. Petugas memasukkan data pasien ke dalam komputer.
d. Petugas membuatkan berkas rekam medis.
e. Bagi pasien akses membawa kartu akses dan surat rujukan dari puskesmas.
f. Bagi pasien askin membawa kartu askin, dan surat rujukan dari puskesmas.
3. Untuk pasien lama :
a. Pasien, keluarga atau pengantar datang dengan membawa kartu berobat.
b. Petugas memasukkan data pasien ke komputer.
c. Bagi pasien askes membawa kartu askes dan surat rujukan dari puskesmas.

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT INAP

1    PERSYARATAN    :    Pasien Umum     :     Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).

                                    Pasien BPJS     : 
                                                          1.    Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK :
                                                                 Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan
                                                                 /Surat Perintah Mondok & Surat Egibilitas Pasien/SEP
                                                                 (yang diterbitkan oleh RS).
                                                          2.    Untuk Pasien JAMKESMAS :
                                                                 Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan
                                                                 /Surat Perintah Mondok,
                                                                  Asli Surat Keterangan dari Kelurahan & Surat Egibilitas Pasien/SEP
                                                                 (yang diterbitkan oleh RS).

                                   Pasien Jamkesda    :   
                                                                -  Kartu berobat (bila ada)
                                                                -  Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas,
                                                                   Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 9)
 
2    PROSEDUR    :    1.    Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin
                                     rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk
                                     pemesanan tempat rawat inap.
                              2.    Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai
                                     jenis pembayaran pasien:
                                     a.    Pasien BPJS :
                                            -    Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di loket BPJS.
                                     b.    Pasien Jamkesda :
                                            -    Mengurus persyaratan administrasi di ruang IPJK.
                                    c.    Pasien umum bisa langsung rawat inap.
                              3.   Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter,
                                    keluarga pasien segera mengurus kepulangan
                                    pasien dibangsal/rawat inap, selain itu juga dengan ketentuan:
                                    a.    Pasien BPJS:
                                           -    Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka
                                                bisa langsung pulang/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.
                                           -    Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus
                                                ke bagian rekam medis untuk
                                                menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya
                                               dibayarkan di
                                                kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.
                                     b.    Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya dikasir
                                            dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke  RS yang Lebih Tinggi.
                                     c.    Pasien Jamkesda bisa langsung pulang/ rujuk ke  RS yang Lebih Tinggi.

Begini Prosedur Pelayanan Gawat Darurat BPJS Kesehatan
Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Dalam keadaan darurat, maka peserta BPJS Kesehatan dapat dilayani di fasilitas kesehatan yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan.
Pengecekan validitas peserta maupun diagnosa penyakit yang termasuk dalam kriteria gawat darurat dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Jika Anda menderita suatu penyakit, jangan buru-buru panik dan ‘menggawat-daruratkan’ diri sendiri. Tetap tenang dan segera periksakanlah kondisi Anda ke fasilitas kesehatan yang tercantum dalam kartu BPJS Kesehatan Anda. Jangan khawatir, kompetensi para tenaga medis di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, dan dokter keluarga juga setara dengan kompetensi tenaga medis di rumah sakit umum.
Jika keadaan gawat daruratnya sudah teratasi dan pasien BPJS Kesehatan dalam kondisi dapat dipindahkan, maka pasien yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tersebut harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjsama dengan BPJS Kesehatan.
Biaya atas pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan tersebut kepada BPJS Kesehatan. Perlu ditekankan bahwa fasilitas kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kegawatdaruratan kepada peserta.
Prosedur pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang BEKERJASAMA dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Pada keadaan gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjsama dengan BPJS Kesehatan wajib memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai indikasi medis.
2. Pelayanan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat diberikan pada fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar maupun bukan tempat peserta terdaftar.
3. Pelayanan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan harus mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku.
Prosedur pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang TIDAK BEKERJASAMA dengan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Pada kasus gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan dapat langsung mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat, meskipun fasilitas kesehatan tersebut tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2. Pada pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan, rujukan dapat langsung diberikan tanpa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
3. Peserta melaporkan status kepesertaan BPJS Kesehatan-nya kepada fasilitas kesehatan dalam jangka waktu: a) pelayanan rawat jalan: pada saat diberikan pelayanan gawat darurat, b) pelayanan rawat inap: pada saat diberikan pelayanan gawat darurat atau sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4. Fasilitas kesehatan memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan cara: a) mengakses master file kepesertaan melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, sms gateway, dan media elektronik lainnya, b) jika poin ‘a ‘ tidak dapat dilakukan, maka fasilitas kesehatan menghubungi petugas BPJS Kesehatan melalui telepon atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan.
5. Jika kondisi kegawatdaruratan peserta sudah teratasi dan dapat dipindahkan, maka harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
6. Penanganan kondisi kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama ditanggung sebagai pelayanan rawat jalan, kecuali kondisi tertentu yang mengharuskan pasien dirawat inap.
7. Kondisi tertentu yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut: a) tidak ada sarana transportasi untuk evakuasi pasien, b) sarana transportasi yang tersedia tidak memenuhi syarat medis untuk evakuasi, c) kondisi pasien yang tidak memungkinkan secara medis untuk dievakuasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter yang merawat.
Catatan Penting:
1. Jika kondisi kegawatdaruratan pasien sudah teratasi dan pasien dalam kondisi sapat dipindahkan, tetapi pasien tidak bersedia dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka biaya pelayanan selanjutnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan terkait harus menjelaskan hal ini kepada peserta, dan peserta harus menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya pelayanan selanjutnya.
2. Bagi pasien dengan kondisi kegawatdaruratan sudah teratasi dan dapat dipindahkan, akan tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan, maka pasien tersebut dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menggunakan ambulans yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.